Setya Novanto Bongkar dan Akui Eks Pegawai Kemendagri Pernah Kerumahnya Bahas E-KTP

Mantan Ketua DPR Setya Novanto tak menampik bahwa pengusaha Andi Narogong dan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, pernah berkunjung ke rumahnya. Rencana pertemuan dilakukan untuk membahas anggaran proyek e-KTP.

Namun di persidangan, Setya Novanto membantah bahwa pertemuan tersebut pernah terjadi. Di hadapan majelis hakim, dia mengaku menolak pertemuan itu. Lantaran kata dia, saat itu proyek e-KTP sudah masuk dalam tahap penganggaran.

"Tadi disampaikan jaksa penuntut umum bahwa Saudara Irman pernah ke rumah bersama Saudara Andi, betul ya Pak? Jadi tetapi tidak bisa masuk, dan sekaligus saya meminta maaf kepada Pak Irman memang saya berusaha menolak," ujar Setya Novanto menanggapi kesaksian Irman dan mantan pejabat pembuat komitmen Kemendagri, Sugiharto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (25/1).

"Karena sudah membiasakan sejak menjadi ketua fraksi dan DPR, tamu saya bebas sampai jam 02.00 WIB keluar-masuk. Begitu masuk anggaran saya sudah mulai keberatan. Saya mohon maaf sekali lagi," sambungnya.

Di persidangan, Irman dan Sugiharto membenarkan bahwa Setya Novanto mendapat jatah uang e-KTP dari PT Quadra Solutions selaku vendor proyek. Penuntut umum KPK sempat memutar rekaman percakapan antara Andi, Anang, dengan penyedia software e-KTP merek L-1, Johannes Marliem. Dalam rekaman tersebut, dibicarakan soal jatah yang akan diberikan untuk Setya Novanto.

Dalam fakta persidangan, Irman dan Sugiharto juga menyinggung soal kedekatan Andi --pengusaha yang dipercaya Setya Novanto untuk menjalankan proyek e-KTP. Melalui pengakuan Andi, Irman menuturkan, kunci anggaran e-KTP bukan berada di Komisi II DPR, melainkan di tangan Setya Novanto.

Setya Novanto kembali membantah. Dia menegaskan tak pernah terlibat dalam pembahasan anggaran e-KTP. Menurutnya, perubahan anggaran e-KTP menjadi Rp 5,9 triliun di DPR bukan atas persetujuannya, melainkan atas pembahasan bersama di Komisi II.

"Saya sebagai ketua fraksi dalam perubahan anggaran di DPR atas persetujuan Komisi II. Karena masa anggaran ini saya pernah memberi klarifikasi bahwa titik untuk menyetujui anggaran dan yang berwenang adalah komisi II dan Badan Anggaran," kata Setya Novanto.

Sumber : kumparan.com || bt PojokQQ